Perum Percetakan Negara RI

Login

BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.

Menteri Hukum

Dr. Widodo, S.H., M.H.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Dr. Andi Taletting Langi, S.IP., M.Si., M.Phil.

Direktur Badan Usaha

Dulyono, S.H., M.H.

Direktur Tata Negara

B. Sigit Yanuar Gunarto

Direktur Utama Perum PNRI

Pengumuman Badan Hukum Dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara

Pengajuan BNTBN Pengajuan Arsip Pengumuman Iklan Verifikasi File
Menampilkan 1.851-1.860 dari 38.795 item.
No
NotarisBadan HukumNo SkNo BnNo TbnTahun Terbit
1851
DR. BENNY DJAJA, SH, SE, MM, M.HUM, M.KNCV SUMBER CIPTA ABADIAHU-0016397-AH.01.14.TAHUN.2025130003552025
1852
ARIA WIRABHUANA,S.H.,M.Kn.PERKUMPULAN LEGEN SIDA LESTARIAHU-0006223.AH.01.07.TAHUN.2025700003552025
1853
HERDARU MANFA LUTHFIE, S.H., M.KnYAYASAN PAGUYUBAN SUMARAHAHU-0000372.AH.01.05.TAHUN.2025140003552025
1854
IR.R.RR.EMILIANI SETJADININGRAT, SH.KOPERASI DESA MERAH PUTIH BULUNGAN KECAMATAN PAKIS AJI KABUPATEN JEPARAAHU-0029092.AH.01.29.TAHUN.2025460003552025
1855
IR.R.RR.EMILIANI SETJADININGRAT, SH.KOPERASI DESA MERAH PUTIH SUWAWAL TIMUR KECAMATAN PAKIS AJI KABUPATEN JEPARAAHU-0028890.AH.01.29.TAHUN.2025460003562025
1856
JAP SUN JAW, SHPT. DARKOTECH MITRA INDONESIAAHU-0076710.AH.01.02.TAHUN.202430003562025
1857
DYAH SARASWATI, SHCV PUTRA REDJOAHU-0015956-AH.01.14.TAHUN.2025130003562025
1858
TRESNA HARIADI, SHYAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEDULI NUSANTARA INDAHAHU-0002613.AH.01.04.TAHUN.2025140003562025
1859
Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas IndonesiaPERKUMPULAN ANTI KORUPSI DAN KRIMINALITAS INDONESIAAHU-0015676.AH.01.07.TAHUN.2017710003562025
1860
khairulnasKOPERASI DESA MERAH PUTIH NAGARI BATU PAYUANG AHU-0023396.AH.01.29.TAHUN.2025460003572025

Perum PNRI Rayakan HUT ke-80 dengan Program Potongan Harga Penerbitan Tambahan Berita Negara
Read more

Perkuat Pemahaman Publik tentang BN-TBN, Hallo BNRI Hadir di Event Lari Kenotariatan "Notarius RUN 2025"
Read more

Maksimalkan Layanan Informasi kepada Notaris, PNRI Tampilkan Halo BNRI di Notarace
Read more

Silaturahmi Strategis: PNRI dan BSK Hukum Bahas Optimalisasi Pengumuman BN-TBN Sesuai PP 72
Read more

Kenalkan Halo BNRI, PNRI Buka Layanan Informasi BN TBN di HUT PP INI
Read more

PNRI Sosialisasikan Halo BNRI, Layanan Informasi Cepat dan Akurat Lewat WhatsApp
Read more

PNRI Hadiri Rapat Konsinyasi Fasilitasi Penyusunan RUU Tentang Badan Usaha Ditjen AHU Kementerian Hukum RI
Read more

PNRI Hadiri FGD “Evaluasi Kebijakan Layanan Pengumuman Berita Negara dan Tambahan Berita Negara”
Read more

Perum PNRI Bersama Instansi Terkait Hadiri FGD Kemenkum HAM RI
Read more

Sistem Digitalisasi BNTBN berhasil menyelesaikan outstanding selama 3 tahun terakhir
Read more

Frequently Asked Questions

Per tanggal 24 Juli 2019 pendaftaran Berita Negara sudah melalui online di (beritanegara.co.id)

CARA PENDAFTARAN BN PENDIRIAN & PERUBAHAN

 

  1. Buka website beritanegara.co.id
  2. Klik menu Pengajuan BN TBN lalu Login
  3. Apabila belum mempunyai akun silahkan lakukan pendaftaran Akun
  4. Pilih menu Pengajuan lanjut pilih Pengajuan Baru
  5. Lakukan seluruh tahapan input data Badan Hukum serta lampirkan SK dalam format file PDF serta Akta dalam format file word
  6. Klik menu Kirim Formulir
  7. Lakukan pembayaran atas invoice/perintah bayar yang dikeluarkan oleh aplikasi
  8. Sertipikat penomoran dapat didownload ketika pembayaran telah dilakukan
  9. Hasil cetakan akan dikirimkan pada alamat yang tertera saat pengajuan

TATA CARA PENGAJUAN CETAK ULANG

  1. Lakukan pembayaran pada rekeninig BNI Cabang Jatinegara pada Norek 000.8920.247 a/n PERUM PERCETAKAN NEGARA RI sebagai berikut :
  • Badan Hukum Non Yayasan RP. 580.000
  • Badan Hukum Yayasan Rp. 330.000
  1. Lakukan pengajuan permohonan Cetak Ulang via email bntbnjkt@gmail.com dengan melampirkan :
  • Surat Permohonan pengajuan cetak ulang dengan mencantumkan alamat kirim hasil cetakan
  • Lampirkan file SK (format PDF) dan Akta (format word)
  • Lampirkan bukti setor pembayaran Cetak Ulang

 

  1. Lakukan pengajuan permohonan perbaikan via email bntbnjkt@gmail.com dengan melampirkan :
  • Surat Permohonan pengajuan perbaikan dengan mencantumkan kesalahan cetak pada halaman dan baris yang tercetak pada buku TBN.
  • Lampirkan file SK (format PDF) dan Akta (format word)

      2. Pihak CS akan melakukan verifikasi terkait data pengajuan terhadap database serta akan melakukan konfirmasi terhadap pemohon.

  1. Buka website beritanegara.co.id
  2. Klik menu Pengajuan BN TBN lalu Login
  3. Apabila belum mempunyai akun silahkan lakukan pendaftaran Akun
  4. Pilih menu Pengajuan BN Liquidator lanjut pilih Pengajuan Baru
  5. Lakukan seluruh tahapan input data serta lampirkan Narasi iklan koran format file PDF serta dalam format file word
  6. Klik menu Kirim Formulir
  7. Lakukan pembayaran atas invoice/perintah bayar yang dikeluarkan oleh aplikasi
  8. Sertipikat penomoran dapat didownload ketika pembayaran telah dilakukan
  9. Hasil cetakan akan dikirimkan pada alamat yang tertera saat pengajuan

 

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2012
Tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara RI
Pasal 3


(1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk:
a. mencetak dan menyebarluaskan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai tempat pengundangan;
b. mencetak dan menyebarluaskan Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai tempat pengumuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mengelola administrasi penomoran Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai tempat pengumuman; dan
 d. mencetak Naskah Pidato Kenegaraan.
 

Pihak Terkait

Hukum & HAM RI

Ikatan Notaris Indonesia

Bank Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan

Mahkamah Konstitusi

Keuangan RI

Perdagangan RI

Kejaksaan Agung RI

Komisi Pemberantasan Korupsi

Lembaga Penjamin Simpanan

Perindustrian RI

Komisi Penyiaran Indonesia