Perum Percetakan Negara RI

Login

BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.

Menteri Hukum

Dr. Widodo, S.H., M.H.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Dr. Andi Taletting Langi, S.IP., M.Si., M.Phil.

Direktur Badan Usaha

Dulyono, S.H., M.H.

Direktur Tata Negara

B. Sigit Yanuar Gunarto

Direktur Utama Perum PNRI

Pengumuman Badan Hukum Dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara

Pengajuan BNTBN Pengajuan Arsip Pengumuman Iklan Verifikasi File
Menampilkan 19.771-19.780 dari 28.417 item.
No
NotarisBadan HukumNo SkNo BnNo TbnTahun Terbit
19771
ANAK AGUNG PUTRI APRILINA, SH., M.KnPT NUSA NOVA GROUP AHU-0019202.AH.01.02.TAHUN.2026250071422026
19772
Anak Agung Ayu Ari Widhyasari,S.H.,M.Kn.,M.HCV VIMANA JAYANTA NUSANTARA AHU-0021103-AH.01.14.TAHUN.2026250003832026
19773
AGNES RITA SRI KURNIARUM, S.H., M.Kn.PT MAKASSAR KEMENANGAN BERSAMAAHU-AH.01.03-0068606250071412026
19774
AGNES RITA SRI KURNIARUM, S.H., M.Kn.PT PUSAT KEMENANGAN BERSAMAAHU-0014638.AH.01.02.TAHUN.2026250071402026
19775
AGNES RITA SRI KURNIARUM, S.H., M.Kn.PT KEMENANGAN BERSAMA SATUAHU-AH.01.03-0082087250071392026
19776
Dethisyah Agrimerinda, S.H., M.Kn.PT STRAITPOINT TEKNOLOGI INDONESIAAHU-0023053.AH.01.01.TAHUN.2026250071382026
19777
Anak Agung Ayu Ari Widhyasari,S.H.,M.Kn.,M.HPERKUMPULAN SOLIDARITAS PEMUDA PEMUDI DESAAHU-0001130.AH.01.07.TAHUN.2026250000922026
19778
IRWAN UTAMA HIDAJAT, SH.,M.KnPT PRIMAJAYA KARYA SAWITAHU-0019504.AH.01.01.TAHUN.2026250071372026
19779
DYTHA MURTY APSARI, S.H., M.Kn.PERKUMPULAN SPESIALIS BEDAH VASKULAR INDONESIAAHU-0000385.AH.01.08.TAHUN.2026250000912026
19780
Dana Pensiun BPD NTTDANA PENSIUN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMURKEP-116/PD.02/2026250000122026

Dirut PNRI Buka Workshop OSS & KBLI 2025, Perkuat Sinergi Strategis dengan Ikatan Notaris Indonesia untuk Mendukung Kepastian Hukum dan Transformasi Digital

Perkuat Pemahaman Publik tentang BN-TBN, Hallo BNRI Hadir di Event Lari Kenotariatan "Notarius RUN 2025"
Read more

Maksimalkan Layanan Informasi kepada Notaris, PNRI Tampilkan Halo BNRI di Notarace
Read more

Silaturahmi Strategis: PNRI dan BSK Hukum Bahas Optimalisasi Pengumuman BN-TBN Sesuai PP 72
Read more

Kenalkan Halo BNRI, PNRI Buka Layanan Informasi BN TBN di HUT PP INI
Read more

PNRI Sosialisasikan Halo BNRI, Layanan Informasi Cepat dan Akurat Lewat WhatsApp
Read more

PNRI Hadiri Rapat Konsinyasi Fasilitasi Penyusunan RUU Tentang Badan Usaha Ditjen AHU Kementerian Hukum RI
Read more

PNRI Hadiri FGD “Evaluasi Kebijakan Layanan Pengumuman Berita Negara dan Tambahan Berita Negara”
Read more

Perum PNRI Bersama Instansi Terkait Hadiri FGD Kemenkum HAM RI
Read more

Sistem Digitalisasi BNTBN berhasil menyelesaikan outstanding selama 3 tahun terakhir
Read more

Frequently Asked Questions

Per tanggal 24 Juli 2019 pendaftaran Berita Negara sudah melalui online di (beritanegara.co.id)

CARA PENDAFTARAN BN PENDIRIAN & PERUBAHAN

 

  1. Buka website beritanegara.co.id
  2. Klik menu Pengajuan BN TBN lalu Login
  3. Apabila belum mempunyai akun silahkan lakukan pendaftaran Akun
  4. Pilih menu Pengajuan lanjut pilih Pengajuan Baru
  5. Lakukan seluruh tahapan input data Badan Hukum serta lampirkan SK dalam format file PDF serta Akta dalam format file word
  6. Klik menu Kirim Formulir
  7. Lakukan pembayaran atas invoice/perintah bayar yang dikeluarkan oleh aplikasi
  8. Sertipikat penomoran dapat didownload ketika pembayaran telah dilakukan
  9. Hasil cetakan akan dikirimkan pada alamat yang tertera saat pengajuan
  1. Lakukan pengajuan permohonan perbaikan via email bntbnjkt@gmail.com dengan melampirkan :
  • Surat Permohonan pengajuan perbaikan dengan mencantumkan kesalahan cetak pada halaman dan baris yang tercetak pada buku TBN.
  • Lampirkan file SK (format PDF) dan Akta (format word)

      2. Pihak CS akan melakukan verifikasi terkait data pengajuan terhadap database serta akan melakukan konfirmasi terhadap pemohon.

  1. Buka website beritanegara.co.id
  2. Klik menu Pengajuan BN TBN lalu Login
  3. Apabila belum mempunyai akun silahkan lakukan pendaftaran Akun
  4. Pilih menu Pengajuan BN Liquidator lanjut pilih Pengajuan Baru
  5. Lakukan seluruh tahapan input data serta lampirkan Narasi iklan koran format file PDF serta dalam format file word
  6. Klik menu Kirim Formulir
  7. Lakukan pembayaran atas invoice/perintah bayar yang dikeluarkan oleh aplikasi
  8. Sertipikat penomoran dapat didownload ketika pembayaran telah dilakukan
  9. Hasil cetakan akan dikirimkan pada alamat yang tertera saat pengajuan

 

TATA CARA PENGAJUAN CETAK ULANG

  1. Lakukan pembayaran pada rekeninig BNI Cabang Tebet pada Norek 8920289281 a/n PERUM PERCETAKAN NEGARA RI sebagai berikut :
  • Badan Hukum Non Yayasan RP. 580.000
  • Badan Hukum Yayasan Rp. 330.000
  1. Lakukan pengajuan permohonan Cetak Ulang via email bntbnjkt@gmail.com dengan melampirkan :
  • Surat Permohonan pengajuan cetak ulang dengan mencantumkan alamat kirim hasil cetakan
  • Lampirkan file SK (format PDF) dan Akta (format word)
  • Lampirkan bukti setor pembayaran Cetak Ulang

 

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2012
Tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara RI
Pasal 3


(1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk:
a. mencetak dan menyebarluaskan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai tempat pengundangan;
b. mencetak dan menyebarluaskan Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai tempat pengumuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mengelola administrasi penomoran Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai tempat pengumuman; dan
 d. mencetak Naskah Pidato Kenegaraan.
 

Pihak Terkait

Hukum & HAM RI

Ikatan Notaris Indonesia

Bank Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan

Mahkamah Konstitusi

Keuangan RI

Perdagangan RI

Kejaksaan Agung RI

Komisi Pemberantasan Korupsi

Lembaga Penjamin Simpanan

Perindustrian RI

Komisi Penyiaran Indonesia